MNews Paser

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Paser Terganjal

Ilustrasi

Hingga kini Kabupaten paser masih belum memiliki UPTD Metrologi Legal. Akibatnya, Disperindagkop dan UKM harus meminta bantuan pada Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Kalimantan agar kegiatan tera ulang menjadi legal.
Padahal, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda), kewenangan Metrologi Legal (Tera, Tera Ulang dan pengawasan) berpindah ke kabupaten/kota. Konsekuensinya, setiap kabupaten/kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.
Menurut Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Paser, Sudirman, pihaknya baru saja berkunjung ke BSML Regional III Kalimantan guna membicarakan masalah tera ulang 10 perusahaan belum di tera, sekaligus penjadwalan pelaksanaannya.
Kendati demikian, lanjut dia, karena BSML Regional III Kalimantan membawahi lima daerah di Kalimantan sehingga jadwalnya sudah menumpuk. Seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Namun, jadwal BSML sendiri telah menumpuk, karena mereka membawahi lima area Kalimantan sekarang, sehingga ada puluhan kabupaten/kota di Kalimantan yang sama seperti kita belum terbentuk UPTD Metrologi Legal untuk melakukan tera,” ucapnya.
Dikatakan, BSML adalah lembaga yang mengayomi dan membina kabupaten/kota untuk membantu tera di wilayah koordinasinya. Jadi, ketika daerah memiliki persoalan terhadap tera atau ukur-mengukur dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak BSML.
“Insya Allah, tidak akan ada masalah, karena kita sudah mendaftar dan tinggal menunggu antrean. Kedepan, jembatan-jembatan timbang, perusahaan-perusahaan batu bara dan loadingan sawit sudah tertera semua sebelum UPTD Metrologi Legal kita eksis,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa sebenarnya Kabupaten Paser tengah mempersiapkan terbentuknya UPTD Metrologi Legal sendiri. Mulai dari, pemenuhan infrastruktur, SDM, maupun persyaratan administratif berupa rekomendasi dari provinsi dan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
“Untuk di Kabupaten Paser sendiri, kita juga tengah mempersiapkan berdirinya UPTD Metrologi Legal, dengan mengusulkan anggaran sekitar Rp890 juta untuk membeli peralatan minimum dari APBD, namun masih belum tahu apakah anggarannya tersedia atau tidak. Kalau ruangan atau kantor, saya pikir untuk sementara bisa ikut dulu,” paparnya.
Lebih lanjut, Sudirman berharap UPTD Metrologi Legal Kabupaten Paser bisa cepat terbentuk. Pasalnya, kegiatan tera adalah untuk melindungi konsumen dari kecurangan alat ukur.
Akan tetapi, sesuai regulasinya menyebutkan bahwa syarat pembentukan UPTD Metrologi Legal minimal harus memiliki lima tenaga ahli tera atau penera.
“Sebenarnya, batas minimal penera adalah lima orang, dan kita baru memiliki dua penera. Untuk itu, kami sudah merencanakan melalui BKD untuk mempersiapkan tenaga ahli lagi yang siap disekolahkan selama 4 bulan. Dengan estimasi penambahan tenaga, yakni tenaga ahli terampil 2 orang, pengamat tera 1 orang dan pengawas tera 1 orang,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *